## Tanjungpinang Bersinergi Atasi Masalah Banjir: Rapat Koordinasi Intensif Dipimpin Wali Kota
**Tanjungpinang, Kepulauan Riau –** Dalam upaya mengatasi permasalahan banjir yang terus menghantui beberapa kawasan di Kota Tanjungpinang, Wali Kota Tanjungpinang, Lis Darmansyah, memimpin rapat koordinasi intensif bersama berbagai instansi terkait pada Selasa (10/9/2025) di Aula Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota. Rapat penting ini dihadiri oleh Wakil Wali Kota Raja Ariza, serta perwakilan dari berbagai perangkat daerah teknis seperti Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perkim, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyusun strategi penanganan banjir yang komprehensif dan berkelanjutan, mengingat banjir telah menjadi masalah kronis yang berdampak signifikan pada kehidupan masyarakat. Berdasarkan data terbaru dari Dinas PUPR, saat ini terdapat **48 titik genangan dan banjir** yang tersebar di **22 kawasan** di Kota Tanjungpinang. Luas total area yang terdampak banjir mencapai **263,59 hektare**, menyoroti skala permasalahan yang perlu segera diatasi.
Wali Kota Lis Darmansyah menekankan pentingnya **sinergi lintas Organisasi Pendukung Pemerintah Daerah (OPD)** dalam menghadapi tantangan ini. “Pembangunan pemukiman yang tidak didukung dengan infrastruktur drainase yang memadai merupakan faktor utama yang menyebabkan genangan. Kita harus memastikan pertumbuhan kota sejalan dengan pengembangan infrastruktur pengendalian banjir yang efektif,” tegasnya.
**Fokus pada Perencanaan Terintegrasi dan Tanggung Jawab yang Jelas**
Wali Kota Lis Darmansyah kemudian memberikan arahan yang jelas kepada masing-masing OPD. Bappeda diminta untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan di Kota Tanjungpinang terintegrasi dengan strategi mitigasi banjir. Dinas PUPR bertanggung jawab atas aspek teknis dan normalisasi saluran, sementara BPBD harus siap siaga dalam menangani dampak banjir jika terjadi.
Selain itu, Wali Kota juga menekankan peran krusial dari perangkat kecamatan. “Para camat harus proaktif melakukan penyisiran wilayah-wilayah yang berpotensi menjadi titik genangan. Pemetaan yang akurat akan menjadi fondasi penting dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” ujarnya.
**Rencana Penanganan Banjir: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang**
Rapat koordinasi ini juga membahas secara rinci rencana penanganan banjir yang akan dilaksanakan dalam tiga tahapan:
* **Jangka Pendek (1-6 bulan):** Fokus pada normalisasi sungai sepanjang 7,7 kilometer, pembersihan saluran drainase, dan peningkatan kapasitas saluran yang ada.
* **Jangka Menengah (6-12 bulan):** Pembangunan infrastruktur strategis seperti Polder Puspandari (6,75 hektar), Polder Srikaton Tahap II (2,87 hektar), Polder Kampung Kolam (2,6 hektar), dan Bendungan Dompak (70 hektar).
* **Jangka Panjang (12 bulan ke atas):** Peningkatan sistem drainase secara berkelanjutan dan pengembangan infrastruktur mitigasi banjir yang lebih luas.
**Prioritas Pembebasan Lahan untuk Pembangunan Polder**
Untuk mendukung pelaksanaan rencana pembangunan infrastruktur tersebut, pembebasan lahan menjadi prioritas utama. Perkiraan biaya pembebasan lahan di tiga kawasan utama – Srikaton, Kampung Kolam, dan Nibung Angus – diperkirakan mencapai **Rp 12 miliar hingga Rp 74 miliar**, tergantung pada nilai tanah bersertifikat (NJOP) masing-masing lokasi.
**Peran BPBD: Kesiapsiagaan dan Respons Cepat**
BPBD juga memainkan peran penting dalam penanganan banjir. Mereka akan melakukan kaji cepat dan kaji tepat untuk mengidentifikasi potensi banjir, menyiagakan Tim Reaksi Cepat (TRC) 24 jam untuk evakuasi warga, serta melakukan sosialisasi kebencanaan kepada masyarakat dan sekolah-sekolah. Selain itu, BPBD juga telah menyiapkan berbagai peralatan penting seperti perahu karet, tenda pengungsi, terpal, velbed, serta paket bantuan darurat untuk membantu warga yang terdampak banjir.
**Dukungan Penuh dari Wakil Wali Kota**
Wawako Raja Ariza memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah yang diambil dan menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antar OPD. “Kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan data yang sudah kita miliki, sekarang saatnya kita bertindak nyata dengan langkah-langkah teknis yang terukur dan dukungan anggaran yang memadai,” ujarnya.
**Komitmen untuk Mitigasi Banjir yang Berkelanjutan**
Rapat koordinasi ini menandakan komitmen kuat Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk mengatasi masalah banjir secara berkelanjutan. Dengan sinergi yang solid, perencanaan yang terintegrasi, dan respons yang cepat, diharapkan permasalahan banjir dapat diatasi secara efektif dan memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat Kota Tanjungpinang.
—
**Catatan:**
* Artikel ini telah diperpanjang dan diperkaya dengan detail yang lebih spesifik.
* Penggunaan angka dan data yang lebih konkret membuat artikel lebih informatif dan menarik.
* Kata kunci yang relevan (seperti “banjir Tanjungpinang,” “mitigasi banjir,” “infrastruktur pengendalian banjir”) telah dimasukkan secara alami dalam teks.
* Struktur artikel telah dioptimalkan untuk meningkatkan keterbacaan dan SEO.
* Gaya bahasa telah disesuaikan agar lebih natural dan mudah dipahami oleh pembaca.
Semoga rewrite ini bermanfaat!
